Umpan Dari Anarkisme Institusi Agama

Umpan Dari Anarkisme Institusi Agama
Patung Yesus Kristus yang dirusak Suliyono
Sumber Gambar: Kumparan

Agama kembali menjadi bubur, menjadi santapan empuk perbincangan media pemberitaan. Hasilnya berbagai media berita pun merlontarkan sebuah topik yang tak asing bagi warganet, apalagi kalau bukan kekerasan pada agama. Meski sebenarnya penggunaan istilah kekerasan pada agama terbilang kurang tepat, seharusnya direvisi dengan redaksi umat beragama atau institusi agama. Mengingat tindak kekerasan tersebut jelas-jelas ditunjukan pada subyek pelaku agama bukan pada si objek alias agama itu sendiri.

Memang bukan menjadi sebuah rahasia di negeri ini bahwa isu Agama kerap dipolitikisasi berdasar dogma idealisme pribadi. Lebih parah lagi terciptanya eklusifisme idealisme pemahaman agama yang dihayati. Hasilnya pemberlakukan “Other” sebagai musuh yang harus dilawan menjadi harga mati sebuah peelekatan dalam diri beberapa kalangan, efek penyelaman eklusifisme sebuah doktrin dari tindakan radikalis mutlaq.

Hingga bulan Februari di tahun ini saja tercatat sudah empat kasus besar tindak kekerasan pada tokoh Agama. Mulai dari kasus penganiyaan KH Umar Basri Pengasuh Ponpes Al Hidaah Cikalengka yang hendak sholat Shubuh, pembunuhan Ustad Prawoto Komandan Briade PP Persis, Perskusi Biksu Mulyanto Nurhakim di Tangerang, dan terakhir minggu lalu (11/02/2018) terkait penyerangan pada Gereja Santa litwina, sleman, Yogyakarta. Akhibat penyerangan tersebut beberapa jama’at beserta Pastor Karl Edmund Prier pun harus menjadi tumbal serangan tersebut. Tak hanya itu Patung Yesus Kristus dan Bunda Maria pun rusak parah dibagian kepala gegara aksi bejat Suliyono.

Uniknya menurut pemberitaan identitas tersangka penyerangan tersebut bukan berasal dari produk lokal Yogyakarta, melainkan seorang pemuda bernama Suliyono dari Banyuwangi Jawa Timur yang belum genap seminggu berada di Yogyakarta. Menurut paparan harian Jawa Pos (12/02/2018) bahkan dipaparkan bahwa latar belakang Suliyono yang berasal dari lingkungan yang menjunjung tinggi keberagaman dengan tiga bangunan suci; Masjid, Pura, dan Gereja yang lokasinya berdekatan.

Menurut pengakuan ayahnya Suliyono sebagaimana juga dipaparkan dalam Jawapos tersebut, berubahnya perilaku Suliyono yang menjurus pada tindakan eklusifisme pemahaman dimulai sejak dirinya merantau ke Sulawesi. Sejak saat itu pula tindakan Suliyono kerap dibumbui eklusifisme ideologi Islam yang mengarah pada pembahasan formalisasi kenegaraan.

Terkait dengan teror tersebut Abdul Muth’i sebagaimana dipaparkan dalam salah satu stasiun TV swasta mengatakan bahwa bentuk teror kekerasan pada institusi agama yang dilakukan oleh orang-orang bertanggung jawab itu tidaklah spontan. Tentu ada upaya sistematis yang menggerakkan kejadian tersebut.

Disinilah pribadi berasumsi bahwa tindakan kekerasan Suliyono di Gereja jelas ada sebuah api penyulut. Apalagi menurut orang tua Suliyono dikatakan bahwa putranya pernah merantau ke daerah Sulawesi yang notabenya merupakan daerah favorit para kaum ekstrimis yang berafiliasi dengan pemberontak lintas batas.

Dengan kata lain perlulah sebuah upaya pengorekan menedalam secara lebih lanjut terkhusus oleh pemangku hukum terkait berbagai runtutan kasus kekerasan pada penganut agama. Tak terkecuali pula dengan kasus kekerasan terkini yang terjadi di Sleman Yogyakarta sebagaimana diatas. Jangan sampai pengungkapan kasus tindak anarkisme institusi agama hanya berjalan pada kejadian terkini saja. Tentu saja upaya ini diperlukan sebagai sebuah alternatif solusi mencari benang merah runtutan kasus kekerasan atas nama institusi agama.

Sebagaimana perkataan Abdul Muth’i selaku Sekretaris PP Muhammadiyah dalam acara yang sama. Bahwa ia berasumsi bahwa tujuan pelaku penyerangan dan tindak anarkisme institusi agama adalah untuk membuat pemerintah carut marut dan sibuk meredam gejolak teror yang menghantui masyarakat.

Nah, disinilah yang penulis khawatirkan pula bahwa serangkaian teror tersebut adalah sebuah umpan saja. Asumsi pribadi adalah agar negara beserta stakeholder penegak hukum akan termakan umpan yang dibuat oleh si dalang. Sehingga ketika umpan sudah dimakan, si dalang siap memulai gebrakan baru yang lebih berpotensi menimbulkan aksi kekacauan lagi yang berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam sebuah tatanan masyarakat. Tentu tujuan akhirnya adalah merong-rong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apalagi bangsa Indonsia akan menyongsong “Sayembara Politik daerah” di pertengahan tahun nanti yang akan berlanjut dengan dua tahun ke depan dengan badan Legislatif dan Eksekutif yang menjadi sasaran politik. Tentulah jangan sampai hajatan besar negeri kita ini nantinya akan menjurus dengan sebuah aksi-aksi bercorak tindak radikal mutlaq seperti halnya yang terjadi di Mesir, Turki, Libia, dan daerah timur tengah lainnya.

Karena itu pula upaya pencarian siapa “dalang” dan motif dari runtutan aksi kekerasan tersebut merupakan harga mutlaq yang harus dikorek oleh institusi yang terlibat dalam rana tersebut. Meski sebenarnya hal yang tak kalah penting adalah kontribusi masyarakat dalam mengkontribusikan diri aktif terlibat dalam keamanan lingkungan, termasuk berkomunikasi intensif dengan penegak hukum dalam apabila menemukan fakta lapangan yang berpotensi menimbulkan tindak anarki.





Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.