Luapan Orde Reformasi

Aksi 1998 Menandai Akhir Orde Baru
                                                                                    Sumber Gambar: Google
Munculnya berbagai fenomena tuntut menuntut dikalangan masyarakat pada masa sekarang oleh Musdah Mulia disebut sebagai efek rutuhnya orde baru, Musdah menyebutnya sebagai “Luapan Bom Waktu”, dimana menitnya telah dipasang sejak akhir demokrasi terpimpin Soekarno yang cenderung tersetir oleh fraksi partai komunis dan dilanjutkan oleh Orde Baru Soeharto yang Ekasentris dalam segala aspek kenegaraan. Alhasil kejatuhan Orde Baru mulai tahun 1998 menuju Orde Reformasi dengan sistem keterbukan demokrasi membawa luapan emosional beberapa klon-klon yang semula terkekang oleh bayang-bayang rezim orde sebelumnya. Beberapa kalangan menanggapi hadirnya Orde Reformasi laksana seperti seorang tawanan penjara yang lama terkurung dalam geruji besi dan ketika pintu besi mulai dibuka mereka berbondong-bondong berebut keluar dari penjara.

Dengan kata lain kedatangan Orde Reformasi dengan nuansa keterbukaan sistem demokrasi selain memiliki dampak positif seperti penyalur aspirasi rakyat secara bebas tanpa paksaan, menjunjung fitrah kemanusiaan melalui  hak asasi, hingga kebebasan berkreasi. Meskipun demikian hadirnya demokrasi terkadang juga memimbulkan masalah baru bagi yang belum mampu memahami dan meyakini hakekat demokrasi itu sendiri, dalam hal ini keterbukaan dan kebebasan berkarya secara penuh justru berpotensi menimbulkan masalah ethnosenstrime  dan primordialisme. Ethonentrisme merupakan sebuah keyakninan suatu kalangan yang menanggap diri atau kelompoknya paling unggul daripada orang atau kelompok lain, anggapan ini jika terus menerus dipupuk tentu akan bermetamorfosis kepada perilaku Primordialisme, sebuah perilaku yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri diatas kemaslahatan bersama.

Ternyata hal diatas memang sudah terbukti, runtuhnya Orde Baru yang dikenal sebagai orde KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) justru tidak menghilangkan budaya KKN dibeberapa instansi dan lembaga dalam negeri pada Orde Reformasi. Kesempatan luas bagi individu atau kelompok untuk berkarya dalam kenegaraan justru terkadang disalah gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Munculnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru dianggap beberapa media laksana Cicak Vs Buaya, mengingat koruspi semakin membudaya diberbagai sektor instansi publik bahkan mencatut politisi, ilmuan, cendikiawan atau lebih tinggi dari itu negarawan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melawan amukan serangan balik dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin telah terjalin sebuah ikatan laksana jaring laba-laba, terakhir kemarin penyelidik KPK dalam kasus korupsi mega E-KTP “Novel Baswedan” menjadi korban serangan siluman siraman air keras oleh pihak yang diindikasi terlibat sebagai musuh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sendiri.

Alhasil hal diatas berdampak besar bagi perkembangan mentalitas warga negara Indonesia yang pada akhirnya memunculkan stigma ketidak percayaan beberapa kalangan terkait kinerja dari pemerintah itu sendiri. Jika terus berlanjut dibiarkan berlarut-larut tanpa klarifikasi dan pembuktian dari lembaga instansi kenegaraan, tentu hal ini akan justru menuju level yang lebih tinggi lagi, dalam artian bukan lagi sebatas anggapan ketidak percayaan melainkan berlanjut pada praktik kongkret tentang sebuah gerakan pengkampanyekan nilai sebagai wujud oposisi dari nilai yang dianut lembaga keneragaan.

Sebenarnya tidaklah begitu meresahkan apabila hal tersebut diartikan sebagai salah satu dari wujud aplikatif nilai demokrasi dan hak asasi menyampaikan aspirasi demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi lain lagi jika kebebasan demokrasi hanya digunakan sebagai satir untuk menyembunyikan diri dari sosok asli sebuah nilai yang hendak disebar luaskan. Dengan kata lain sebuah demokrasi dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi sebuah gerakan yang diusung, alih-alih bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial akan tetapi beberapa kalangan masih saja ada yang menggunakan nilai keterbukaan demokrasi sebagai media untuk mencapai poweritas dan hegemonitas suatu kelompok di suatu daerah tertentu. 

Fenomena ini mengingatkan pada opini Gusdur pasca tragedi runtuhknya rezim orde baru 1998 dan berlanjut menyongsong orde reformasi dengan segala keterbukaannya, dimana saat itu Gusdur beropini yang intinya bahwa  runtutuhnya rezim orde baru Soeharto pada 1998 yang dilanjutkan hadirnya orde reformasi bukan merupakan sebuah ending penyelesaian kompleksitas berbagai masalah yang terjadi selama orde lama dan orde baru, melainkan justru awal dari permasalahan yang akan menjadi ujian bagi keututuhan NKRI itu sendiri.

Ungkapan Gusdur ini memberikan isyarat bahwa keterbukaan dan kebebasan dalam orde reformasi memang berpotensi memunculkan permasalahan dan ketimpangan baru bagi bangsa Indonesia apabila gagal dipahami secara kontekstual bukan hanya tekstual semata, dalam artian keterbukaan orde reformasi dengan demokrasinya bisa saja justru memunculkan rezim Soeharto-soeharto baru di tingkatan lembaga pemerintahan atau kenegaraan.

Pada kasus tertentu justru demokrasi seakan menjadi sebuah alat yang berperan sebagai satir guna menutupi niat dan tujuan asli suatu kalangan terkait kepentingan yang ingin dicapai oleh kalangan tertentu. Salah satu contohnya sepertihalnya gerak dan dinamika yang dipilih oleh organisasi masyarakat berbasis agama Islam “Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)”, yang mana tidak asing ditelinga kita bahwa tujuan utama organisasi tersebut adalah mengusahakan menciptakan sistem khilafah sebagai sistem tunggal kenegaraan. Dimana organisasi ini menganggap bahwa panji sistem khilafah merupakan sistem yang tepat, cocok, dan dibutuhkan dalam mengatasi berbagai ketimpangan dalam ruang lingkup sosial masyarakat. 

Melalui propogandanya organisasi HTI mengecam praktik penggunaan nilai-nilai yang bersumber dari barat yang menurut mereka berpotensi merusak nilai luhur islam rahmatal lil alamin, sebut saja seperti; pluralisme, gender, sekulerisasi, liberalisasi, hingga demokrasi. Pengecaman nilai terakhir inilah yang menjadi ironi bagi beberapa ormas atau individu yang mana mereka sangat mengecam praktik demokrasi yang mereka anggap menafikan nilai agama islam, namun tanpa sadar tindakan mereka berkerasi, menyampaikan opini, hingga menghimpun massa juga merupakan penikmatan akan nilai dari demokrasi itu sendiri. 

Belum tentu kelompok-kelompok demikian mampu melaksanakan hal yang serupa tatkala orde baru atau bahkan orde lama, pada dua orde tersebut mungkin mereka bisa saja terkena imbas pengecapan status pembelot atau pemberontak pada negera atas doktrin primordial yang mereka pegang, seperti halnya gerakan DI/TI –nya Kartosoewiryo atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). (Rizal Nanda Maghfiroh)

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.