Estafet Penuntutan

 Aksi Penututan 212 Jakarta
Pada akhir tahun 2016 lalu saja negeri kita digoncangkan fenomena “estafet” penututan, mulai dari tragedi kecil seputar kopi pembunuh yang melibatkan dua aktor cantik Jessica-Mirna, hingga kasus penistaan agama (Baca: Surat Al Maidah:51) oleh Gubernur DKI Basuki Cahya Purnama (Ahok) yang berujung pada dua aksi besar oleh salah satu ormas islam terbesar Indonesia.

pada akhirnya menyeret pula seorang pendidik bernama Buni Yani ke meja penuntutan akhibat penambahan translate pada postingan video pidato Ahok terkait surah Al Maidah. Kemudian fenomena tuntut-menuntut berlanjut pula pada wacana makar oleh beberapa pihak mulai dari Aktivis mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga seniman.

Pemimpin front pembela Islam (FPI) “Habib Riziq Shihab” tak juga luput dari fenomena tuntut-menunutut. Setelah menjadi garda depan aksi 411 dan 212 yang menuntut penjarakan Ahok imbas kasus dugaan penistaan agama, Riziq Shihab justru menjadi runtutan sasaran penuntutan oleh beberapa pihak akhibat tindakan yang telah dilakukannya.

Mulai dari tuntutan kasus dugaan penistaan Pancasila yang dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri, tuntutan FKM tentang pidato Habib Riziq Shihab tentang penistaan agama Kristen, tuntutan Bank Indonesia tentang opininya terkait palu arit di rupiah terbaru, hingga tuntutan aliasi satpam tentang pelecehan profesi oleh Riziq. 

Berlanjut pula pada kasus bentrokan fisik dua ormas FPI v GMBI yang berlanjut pada tuntutan FPI melengserkan Kapolda Jawa Barat yang menurutnya berperan pihak yang bertanggung jawab atas tindakan asusila GMBI pada salah satu anggota FPI. Kemudian dilanjutkan pula pada kemunculan tuntutan penolakan hingga pembubaran ormas FPI oleh berbagai pihak yang menilai FPI terlalu radikal yang cenderung mengarah kepada premanisme.

Belum lagi maraknya penuntutan oleh beberapa kalangan dari individu atau kelompok organisasi masyarakat terkait wacana penerapan sistem khilafah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

mereka berdalih bahwa NKRI merupakan korban dari pengaruh liberalisasi dan sekularisasi yang mereka anggap datang dari bangsa barat (Eropa-Amerika). guna merusak moral dan menjatuhkan harkat martabat bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Mereka menganggap bahwa sistem khilafah dengan penerapan perda-perda syariah diberbagai aspek merupakan solusi tepat mengatasi berbagai ketimpangan permasalahan diberbagai sektor. Baik ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, hingga politik. 

Diantara organisasi kemasyarakatan jenis diatas sepertihalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), hingga Forum Pembela Islam (FPI). Adapaun yang terakhir tersebut (FPI) walau tidak secara terang-terangan mengafirmasi terkait gagasan penegakan khilafah, akan tetapi dalam prakteknya kelompok ini lebih condong dengan paradigma HTI maupun FPI, dalam hal ini juga slalu mengkoar-koar terkait gagasan perda syari’ah di berbagai bidang.

Bahkan Habib Riziq selaku tokoh FPI dalam karya tesisnya  pun terang-terangan mendewakan sila pertama Pancasia hasil Piagam Djakarta yang masih terdapat tujuh kata pro kalangan islam “ Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluk-pemeluknya”. Pemilihan Abu Bakar Baasyir tokoh MMI sebagai narasumber primer dalam tesis Habib Riziq semakin mempekuat bahwa paradigma FPI memang lebih condong kepada ormas MMI dan HTI.

Bumbu-bumbu “kata tanpa saringan” merupakan salah satu penyebab awal munculnya fenomena tuntut-menuntut dikalangan masyarakat. Kasus penistaan QS. Al Maidah oleh Ahok yang diangkat oleh Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) dengan diperkuat sekelompok pendukung yang mengatas namakan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI). 

Hal di atas merupakan salah-satu diantara ribuan bahkan jutaan kasus yang bermula dari terplesetnya wacana dari hal-hal berbau sara di Nusantara khusunya terkait agama dan budaya.

Sama halnya dengan yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur, misal di Pasuruan yang mana terdapat sekelompok organisasi Banser Ansor dengan paksa memboikot penceramah Ustadz Khalid Basamalah dalam suatu majlis pengajian.

Alasannya dikarenakan memang substansi ceramah dari ustadz Khalid Basamalah dianggap kerap menyesatkan beberapa tradisi warga Nahdliyyin (tahlil dan haul, ziarah kubur, dll) dengan menisbatkan pada gagasan wahabi bahwa tradisi tersebut merupakan bid’ah dan menrutnya semua bid’ah itu sesat. 

Sama pula dengan munculnya tuntutan beberapa masyarakat Nahdliyyin kepada Habib Riziq yang melarang untuk mengadakan pengajian di Masjid Agung Surabaya dengan alasan bahwa Habib Riziq memang kerap memunculkan statement kontrofersi secara “ceplas-ceplos” yang terkadang justru dapat memicu gejolak bagi yang kurang mampu menafsirkan secara dalam. 

Seperti wacana sila pertama pancasila versi Soekarno yang memang berada di urutan penyebutan paling akhir oleh Habib Riziq dimetaforakan berada di buntut dan membandingkannya dengan sila ketuhanan versi Piagam Djakarta yang berada di urutan pertama  yang oleh Habib Riziq dimetaforakan sebagai kepala. 

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.