OPINI: Rohingya dan Ning Alissa Wahid

 
Malam ini purnama begitu menggoda, sinar bulat kuningnya beriring putih tipis diluarnya semakin menghujam jiwa. Ditemani secangkir kopi hitam dengan balutan rasa pahit didalamnya tetapi masih mengganjal dibenak pula sebuah geliat kata mutiara. Sedang otak masih bingung merangkai kata lepas bagaimana yang akan dituangkan dalam ketikan bebas, karena memang sudah lama tak beropini dengan sebuah dialeka tulisan sederhana.

Ditengah buntunya ketikan kata, terlintas  pemberitaan hari ini pula (Rabu, 06/09/17), memang media pertelevisian masih memberitakan kasus konflik kemanusiaan Rohingya sebagai berita utama, dengan fokus utama bahwa Indonesia melalui menteri Luar Negeri “Retno Marsudi” berupaya berdialeka dengan petinggi Myanmar peraih Nobel Perdamaian lalu muncul kabar pula bahwa akan diadakan kunjungan darurat ke Bangladesh sebagai rival Myanmar terkait konflik kemanusiaan etnis Rohingya, mengingat etnis Rohingya dalam sejarah perkembangannya juga tak lepas dari perkembangan agama islam di Bangladesh.

Teringat pula pemberitaan hari sebelumnya pada sebuah acara Talk Show di salah satu satu pertelivisian swasta, saat itu salah satu tokoh narasumber yang diundang menghadiri bincang-bincang tersebut adalah Ning Alissa Wahid yang merupakan putri Mendiang Kyai Abdurrohman Wahid alias Gusdur sekaligus penggagas dan ketua pusat gerakan Gusdurian sebagai organisasi penggiat pemikiran mendiang Gusdur sekaligus sebagai pelestari paradigma Gusdur sendiri yakni menjunjung tinggi humanisme dan kemanusiaan di ruang sosial.

Kembali ke pembahasan awal, dalam acara Talk Show tersebut hal menarik diungkapkan Ning Alissa Wahid bahwa konflik Rohingya di Myanmar yang berdampak pada genosida besar-besaran hingga berujung mengusinya para etnis Rohingya ke berbagai negeri tetangga termasuk Indonesia bukanlah murni merupakan sebuah konflik agama, antara muslim Rohingya dengan para Budhis sebagai mayoritas populasi, melainkan konflik tersebut murni disebabkan karena gejolak politik.

Ning Alissa Wahid mengatakan bahwa penganut Islam di Rohingya terdiri dari bermacam-macam karakter, ada pula diantara mereka yang termasuk penganut paradigma islam garis keras seperti ARSA yang juga diindikasikan terkait dengan kelmpok mujahidin di Afghanistan bahkan ISIS. Kelompok kategori inilah yang kerap melakukan berbagai aksi penyerangan ke pos-pos polisi di Myanmar hingga pada akhirnya memicu counter Attack oleh pihak militer yang memang memiliki ke-vetoan tersendiri dalam bertindak, hingga pada akirnya para rakyat sipil Rohinga menjadi korban dari pergolakan kepentingan politik antar dua kubu tersebut.

Sejak revolusi Myanmar 1988 kala yang digalang oleh para golongan militer pemerintah Myanmar seakan menyandang hak veto dalam mengambil kebijakan, bahkan hal-hal sakral seperti identitas negara pun tak lepas dari intervensi kebijakan politis. Contoh sederhana  dapat dilihat dari berubahnya nama identitas negara pasca kudeta, dari asal muasal Burma dengan perdana menterinya Unu yang saat itu berperan besar dalam pembentukan Gerakan Non Blok melalui ide Konferensi Asia Afrika, hingga pada akhirnya nama negara Burma dirubah menjadi Myanmar pada 1989 pasca revolusi militer dengan alasan untuk meratakan nasionalisme suku-suku lain di dalam negara, bukan hanya suku Burma saja. Perubahan bukan hanya terjadi di nama negara saja, terakhir pada 2010 kemarin pemerintah Myanmar resmi merubah lagu kebangsaan negara dan bendera negara pula dengan dalih bahwa identitas tersebut cenderung berbau pada ideologi Sosialis.

Dengan demikian dapatlah diambil sebuah pemahaman bahwa posisi militer di Myanmar memang memiliki urgensitas tersendiri dalam segala kebijakan dalam negeri atau pun luar negeri. Alhasil bukan sesuatu yang mengejutkan jika pihak militer Myanmar mengisolasi etnis Rohingya yang memang dalam perkembangannya kerap dipengaruhi dari luar Myanmar sepertihalnya Bangladesh dan India (Gujarat)

Apalagi seperti perkataan Ning Alissa Wahid bahwa adapula sekelompok sekte radikal yang mengatas namakan etnis Rohingya dan melakukan penyerangan pada pos-pos polisi atau markas militer. Tentu hal ini sedikit banyak menjadikan dogma tersendiri di Myanmar bahwa kaum Rohingya merupakan terorisme negara, padahal sebenarnya Rohingya merupakan korban dari pergolakan politik yang terjadi di Myanmar sendiri, sebuah upaya rekontruksi orde revolusi militer di Myanmar yang mungkin dianggap beberapa kalangan sebagai keotoriteran rezim pemeritah hingga menggunakan media genosida Etnis Rohingya sebagai kambing hitam pencapaian sebuah tujuan politik kekuasaan.

Jika memang Myanmar anti pada sekelompok muslim mengapa hanya muslim di etnis Rohingya yang tak mendapat pengakuan kewarganegaraan ?, sedangkan beberapa muslim selain Rohingya seperti di Yanggon atau Naypyitaw Justru mendapat kejelasan status kewarganegaraan serta kebebasan hak-hak warga negara Myanmar, sudah pasti ini bukanlah sebuah konflik yang hanya berkaitan dengan ketidak adilan sebuah agama melainkan lebih dari itu, konflik kemanusiaan Rohingya merupakan sebuah gejolak konflik politik oleh pihak yang berusaha menyulut api untuk pencapaian tujuan kekuasaan yang fana’ . Yassir Ya Muyassir, Sahhil Ya Musahhil… Wallahu ‘Alam
----
Sambeng, Lamongan - 06 September 2017

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.