Politik dan Sepakbola (Bagian Pertama)

Sebuah Candu

Legenda klub Aston Villa sekaigus asisten Timnas Maroko Muthofa Hadji tahun lalu pernah berkata bahwa sepakbola merupakan agama kedua setelah Islam. Kemudian ia melanjutkan bahwa sepak bola adalah sihir. Ia dapat melakukan hal-hal yang tidak dimiliki olah raga lain. Hal itu bisa membuat Anda menangis dalam satu detik dan membuat Anda merasakan cinta berikutnya, (10/11/2017).

Perkataan sosok yang mengantarkan Timnas Maroko melaju ke Putaran Final Piala Dunia Rusia 2018 tersebut terbilang sangat logis dan rasional, mengingat sepakbola seakan menjadi sebuah candu dalam sebuah sistem sosial. Persis seperti yang dikatakan Terry Eagletton, seorang sastrawan Marxis yang pernah menulis esai yang berjudul “Football: A Dear Friend To Capitalism”, ia memplesetkan ucapan Karl Max dengan sebuah menyebut sepak bola sebagai candu bagi rakyat.

Pengaruh candu sepakbola dalam sebuah sistem sosial memang luar biasa. Lihat saja geliat sepakbola di Indonesia, realitanya sepakbola bukan sekedar hiburan semata. Lebih dari itu sepakbola di Inodonesia menjelma menjadi sebuah identitas budaya dari sabang sampai merauke. Hasilnya pluralisme klub sepakbola berbasis kedaerahan yang kerap membawa nuansa rivalitas berlebih berdasar semangat ethonesitris, dengan bumbu-bumbu bentrokan menjadi harga mahal yang harus dibayar oleh dinamika sepakbola di Indonesia. Setidaknya hanya ada satu perekat keberagaman aneka dari para supoeter yakni label identitas nasional yang tertera dalam jersey Timnas Garuda saat bersua lawan tanding

Atas dasar inilah pribadi mengafirmasi pendapat Musthofa Hadji, bahwa sepakbola mempunyai kedudukan yang sederajat dengan agama. Dalam hal ini berperan sebagai alat untuk mempersatukan berbagai kalangan, membentuk sebuah identitas budaya yang disakralkan, hingga mampu menjadi sebuah boomerang jika dimanfaatkan oleh pihak terkait kepentingan pribadi yang sarat nilai politis.

Nah, pengaruh candu yang begitu besar yang ditimbulkan oleh sepakbola kerap kali menggugah berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam geliat stekholder sepakbola. Meraneka macam pihak pun berlomba menyusup dalam dunia bola, mulai dari para politikus kepartaian, lembaga birokrasi pemerintah, para pengusaha dan ekonom, para aparat militer dan penegak hukum, bahkan terakhir terdengar pakar agama Yusuf Mansyur yang didaulat sebagai presiden kehormatan klub Malang United guna menyongsong Liga 3

.

Dari aneka tokoh lintas profesi tersebut tentu tersimpan sebuah pertanyaan, apakah keputusan mereka melibatkan diri dalam geliat sepakbola Indonesia murni didasari semangat untuk mengembangkan kualitas sepakbola Indonesia yang memang belum mampu unjuk gigi dalam kancah lintas batas. Atau tersimpan sebuah misi berandaskan kepentingan pribadi dengan falsafah “aji mumpung” terkait candu sepakbola yang melanda berbagai lapisan masyarakat demi memuluskan sebuah tujuan pribadi. Sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab karena menebak suara hati seseorang tentu bukan hal yang mudah.

Politik Di Tubuh PSSI

Namun jika dilihat dari perkembangan geliat sepakbola di Indonesia selama ini. Terlihat sangat jelas tentang kecacatan dalam sebuah pengelolahan. Bukan sekedar sebuah benturan ideologi kepentingan dari aneka idenititas kedaerahan klub sepakbola, yang memang sudah ada sejak era Liga perserikatan dibentuk. Berbagai benturan identitas kerap juga menerpa para birokrasi badan utama penyelenggara liga Indonesia, dalam hal ini PSSI dan badan-badan sejawat lainnya.

Berbagai estafet kasus yang menimpa PSSI di era millennial; mulai dari kasus korupsi yang menimpa Nurdin Halid dan Andi Malarangeng selaku penggede stkholder bola, kasus interfensi dua konglomerat Bakri vs Arifin Panigoro yang melahirkan dualisme liga, hingga kasus oposisi La Nyala Mattaliti terhadap Kepemimpinan Djohar Arifin Husain sebagai ketua PSSI yang mencoreng sepakbola Indonesia atas dualisme estafet.

Belum lagi keterlibatan Kemenpora Imam Rahrawi yang membekukan PSSI sejak terciptanya islah antara dua kubu La Nyala dan Djohar Arifin. Alhasil pembekuan status PSSI serta pencekalan laga resmi timnas oleh FIFA selama kurang lebih dua tahun menjadi tumbal yang harus ditanggung oleh sepakbola Indonesia atas  pergolakan politik dalam sepakbola.

Meskpiun sebenarnya berbincang tentang sepakbola juga tentu tak lepas dari tindakan politik. Apalagi era profesional Liga Indonesia pemerintah mengharamkan klub-klub menggunakan dana APBD yang menjadi dana primer beberapa klub kedaerahan. Hasilnya tentu kelihaian sebuah strategi politik untuk menghimpun dana-dana dari pihak luar menjadi sebuah langkah kongket untuk menghidupi klub sepakbola.

Hal lain yang tak kalah penting untuk disinggung dalam tulisan ini berkenaan dengan politik dan sepakbola adalah tentang keterlibatan politik praktis fantastic four tokoh penggiat sepakbola yang beralfiliasi dengan PSSI selaku badan utama yang bertanggungjawab perihal perkembangan sepakbola Indonesia. Sebut saja Edy Rahmayadi (ketua PSSI) yang mendaftarkan diri sebagai Cagub dalam Pilgub Sumatera Utara.

Ada pula sosok ketua PSSI disaat kisruh dualisme Djohar Arifin Husain yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati dalam Pilkada Kabupaten Langsat Sumatera Utara. Sedangkan rivalnya La Nyalla Mattaliti yang pernah bersentuhan dengan PSSI melalui gagasan KPSI juga terlibat dalam politik praktis Pilkada Jatim. Meski akhirnya dirinya gagal diusung oleh Partai Gerinda yang berlanjut dengan kontrofersi ciutan seputan mahar politik pencalonan.

Lalu diujung timur ada pula sosok politisi Partai Golkar Nurdin Halid yang juga pernah merasakan kursi empuk ketua PSSI semasa tahun  2003-2011. Dirinya secara resmi diusung oleh partai Golkar beserta kolalisinya menjadi Cagub dalam Pilkada Sulawesi Selatan. 

Memang hak berpolitik praktis adalah hak setiap warga negara Indonesia termasuk pula deretan para tokoh penggede PSSI diatas. Namun disisi lain keterlibatan nama-nama tersebut dalam politik praktis tentu semakin membuat tanda-tanya dalam benak penggiat sepakbola. Mengapa para tokoh PSSI yang seharusnya mempunyai tanggungjawab moral membangun perkembangan sepakbola Indonesia justru harus memilih langkah politik praktis dalam sayembara politik serentak. 

Mengapa tidak memfokuskan diri untuk membantu mengembangkan sepakbola Indonesia yang memang dipenuhi carut marut sistem hingga beranjut pada ketidak monceran prestasi Timnas Garuda. Semisal ikut membuat lembaga pembinaan intensif sepakbola teruntuk usia kanak beserta sistemnya. Atau ikut membuat relasi dengan dengan para Stekholder sepakbola skala internasional misalnya, bagaimana. (Bersambung)