Dibalik Pemblokiran Tumblr


Ide tulisan ini terbilang telat, memang awalnya terlintas membuat rubik gagasan ini pada dua hari lalu. saat isu perihal hal yang penulis kaji masih menjadi buah bibir pembicaraan penggiat literasi dialek. Namun karena ketidak sempatan untuk bermesraan dengan media ketikan akhirnya ya urung terlampiaskan. 

Pembicaraan yang sempat menjadi trending topik dua hari lalu adalah tentang kebijakan pemblokiran Kemenkominfo. Kali ini pemblokiran menyasar jejaring sosial Tumblr, sebuah jejaring sosial buatan David Karb yang eksis sejak tahun 2007.

Adapun Justifikasi langkah dari pihak Kominfo terkait pemblokiran tersebut tiada lain bahwa Tumblr kerap dipakai sebagai jagat transaksi dan pusat pemasok "bokep". Terakhir saja ditemukan 360 akun bermuatan asusila. Sebagaimana dikatakan Dirjen Aplikasi informatika Semuel Abrijani dalam kutipan kompas.com (7/3/18), " temuan itu jelas-jelas melanggar Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi"

Sesuai dugaan penulis bahwa kebijakan pemblokiran Tumblr oleh Kemenkominfo pada akhirnya melahirkan stigma negatif dari beberapa kalangan. Tentu sebagai pelengkap opini pihak pro yang menilai langkah kominfo adalah semata-mata upaya pemberantasan konten negatif yang kerap tersebar di jagat sosial. 

Bukan semata mata penulis mendukung kubu kontra dengan kebijakan Kemenkominfo, namun secara tersirat kebijakan tersebut seakan menjadi sebuah penghambat keterbukaan demokrasi virtual.

Memang Kominfo mempunyai hak dan tanggung jawab penuh untuk mengatur sistem tatanan demokrasi virtual. Termasuk pula blokir memblokir berbagai konten yang dianggap menimbulkan dampak negatif. 

Bukankah hal tersebut mempunyai kewajaran. Memang demikian, namun yang menjadi masalah adalah terletak pada objek yang diblokir oleh Kominfo. 

Tumblr dan media sosial sejenis yang juga sebelumnya diblokir Kominfo seperti Telegram, Vimeo, hingga Reddit. kesemuannya menyandang peran sebagai puzzle dari demokrasi virtual yang juga sebenarnya berperan sebagai majlis penampung kreasi warganet.

Jujur saja memang penulis bukanlah penggiat aktif Tumblr. Meski sebenarnya penulis juga mempunyai sebuah akun Tumblr untuk sesekali mentautkan postingan artikel web yang pribadi buat dalam akun tersebut. Itung-itung sebagai upaya berbagai gagasan keilmuan, disampingnya juga sebagai upaya meningkatkan jumlah traffic web.

Namun sebagai penggiat literasi digital, tentu pribadi mengerti benar bagaimana pilunya para Tumbler yang sudah nyaman berkreasi menebar karya di media Tumblr. Mereka harus kehilangan akses mendaratkan kaki kembali di media virtual kegemaran. Apalagi jika dalam media Tumblr tersebut juga terjalin sebuah koneksi dengan pertemanan, tentu hal yang sangat merugikan bagi para Tumbler.

Bagi Kominfo mungkin keputusan yang diambil dilematis. Menuruti statuta sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap aneka penyebaran konten negatif, atau malah menjunjung hak asasi warganet dalam cakupan demokrasi virtual.

Melihat realitas yang terjadi tampaknya Kominfo memang lebih memilih alternatif yang pertama. Hemat penulis itu hal yang bagus sebagai penanda masih bekerjanya sebuah sistem organisasi sesuai aturan yang dibuat.

Tapi tetap kebebasan berkreasi di media virtual merupakan sebuah keniscayaan yang tak bisa ditepis di era keterbukaan. Apalagi Tumblr dan media lain yang sebelumnya diblokir bukanlah menyandang diri sebagai lapak resmi media porno seperti berbagai situs semacam; pornhub, redtube, Xvideos, dan kawan-kawannya.

Tumblr hanya semata mata menyandang diri sebagai media alat bantu di era demokrasi virtual. Sama halnya dengan peranan media virtual mayor semacam Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan banyak lagi. 

Jika pun ditemukan berbagai konten negatif dalam media virtual tersebut, Bukan serta medianya yang patut disalahkan. Memblokirnya lalu mengorbankan para Tumbler golongan putih yang tak berdosa.

Toh konten pornografi bukan hanya tersebar di Tumblr. Diberbagai lintas jagat Maya seperti Facebook, Twitter, bahkan WhatsApp pun kerap digunakan sebagai majlis porno.

Kronologinya Bukankah rilnya Kominfo sudah melayangkan surat pada pihak Tumblr untuk menghapus konten negatif tersebut. Hingga berlanjut dengan "PHP" dari pihak pemangku layanan Tumblr tentang aduan Kominfo. Jadi wajar saja jika Kominfo mengambil langkah tegas terkait pemblokiran Tumblr.

Jika melihat kronologis Kominfo sebagai mana diatasi. Maka bukan sepatutnya Kominfo yang patut disalahkan. Apalagi ini juga menyangkut ketidak pekaan pemangku Tumblr menampung sebuah masukan. Ini tidak termasuk faktor lain yang menjadi halangan "mis" antara dua pihak tersebut.

Tapi alangkah baiknya jika Kominfo tidak over mengambil langkah serupa. Mungkin perlu dilakukan kajian dan komunikasi secara berkala dengan pihak pihak tertentu, termasuk pihak penyedia layanan yang ingin dikomentari. 

Jika tidak ada respon mungkin perlulah diberi tenggang waktu berkala untuk menuntaskan gagalnya komunikasi. Bukan langsung justice sebagai langkah final pemblokiran yang tak melibatkan berbagai pihak. Sehingga dugaan merizimkan diri dalam lingkup Eksekutif akan perlahan meredam.

Tentu hal ini akan bermanfaat bagi pengembangan warganet dalam berkreasi di era demokrasi virtual. Sehingga nantinya tidak mengorbankan hak asasi warganet untuk belalang buana di berbagai lintas jagat Maya.

Terakhir penulis berharap ucapan Menkominfo Rudiantara menjadi kenyataan pasca pemblokiran Tumblr. Sebagaimana dikutip kompas (8/03/18) ia menuturkan bahwa sebuah kesempatan perbaikan tetap ada, berlaku termasuk Tumblr pula. " sekarang mudah-mudahan teman-teman tetap koordinasi sama Tumblr. Kalau sudah bersih kan bisa dibuka lagi (pemblokirannya). Jadi, harus bersih dong, enak aja ngotorin Indonesia".

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.