Mengapa Agama Menjadi Tumbal

Foto: islami.co


Disadari atau tidak pertanyaan diatas selalu keluar menjelang tahun politik. Upaya mendulang poin dukungan dari penggiat agamis tentu menjadi salah satu indikator untuk merancang berbagai manuver politik. Termasuk mengaitkan isu agama yang punya kadar sensifitas di kalangan masyarakat. Pembahasan ini sebenarnya basi, sudah banyak pakar bahkan para Netizen lepas yang berlomba memberikan komentar tentang fenomena tersebut.

Kubu PKS dan kawan kawan, mungkin patut berterima kasih kepada Basuki Tjahaja purnama alias Ahok. Jika Pidato kontroversinya yang menyeret QS Al Maidah tidak digaungkan. Tentu aksi estafet penuntutan dengan angka angka sakral pun mungkin tak terwujud.

Sejak saat itu pula terlegitimasi  struktural baru yang terseret dalam geliat perpolitikan praktis. Dalam hal ini kelompok Islam ketat yang berafiliasi kepada Ulama 212. Dimana secara kelembagaan, kelompok ini ikut terlibat dalam kubu oposisi pemerintah yang tak jarang di plot sebagai rezim, atau bahkan neo komunis.

Sebenarnya mengatakan hal diatas sebagai struktural baru juga terbilang kurang cocok. Dikarenakan sebelumnya juga hadir ke permukaan perpolitikan partai partai yang lahir dari latar belakang ormas Islam. PKS dengan gerakan rohisnya, PAN dengan Muhammadiyah, PKB dengan Nahdlatul ulama, Bahkan PPP dan PBB yang diplot sebagai warisan Masyumi.

Seiring dengan penunjukan ketua MUI Kyai Ma'ruf Amin sebagai bakal cawapres pertahana. Berimbas munculnya prediksi awak media bahwa isu sensifitas keagamaan seperti Pilgub Jakarta akan mereda. Belum lagi diperkuat dengan isu ekonomi negara yang mengalami penurunan, khususnya nilai tukar rupiah.

Nah, realita inilah yang sempat membuat penulis optimis dengan perang pilpres yang akan datang. Perang ide segar dalam rana perkembangan ekonomi tentu menjadi sesuatu yang lebih diharapkan kontribusinya, daripada harus berdebat tentang isu sensifitas agama.

Tapi bukan politik kalau stagnan tanpa perkembangan dinamika kontroversi. Rasanya tak bosan bosannya para politikus untuk mengintegrasikan rana agama dengan pandangan identitas politik masing-masing.

Bukankah mengintegrasikan agama dengan rana lain yang tak terjamah adalah bagus ?. Memang, agama sangat diperlukan untuk mengontrol berbagai rana sosial agar tetap berjalan sesuai nilai kemanusiaan yang jelas tak bertentangan dengan agama.

Tapi lain lagi jika berlaku sebaliknya, Agama bukan lagi sebagai control of politics. Justru agama-lah yang tunduk dengan naluri politik yang cenderung bersifat kepentingan kelompok.

Ini sebenarnya realistis dalam sistem sosial, dimana setap identitas yang superior pasti berpotensi menyebabkan pola ethnosentris dan primordial. Apabila pola identitas ini mampu dimanuver dengan cerdik oleh para politikus. Maka niscaya akan punya potensi bermetamorfosis menjadi sebuah kekuatan politik yang kuat. Persis seperti kemenangan Donald Trump dengan basis penggiat kristiani ketat. Atau bahkan berdirinya negara Saudi Arabia berkat pengaruh kelompok Salafi (Wahabi).

Disinilah yang akhirnya memunculkan redaksi politikisasi agama oleh beberapa kalangan. Persis seperti dogma media terhadap penggede dua kubu capres akhir pekan ini.

Pertama, ada nama timses pertahana Farhat Abbas yang berkicau "siapapun yang memilih Jokowi akan masuk surga sementara yang tidak akan masuk neraka". Sedang kedua, sang oposisi Novel Bamukmin sebagai jubir persaudaraan 212 tak mau kalah. Ia menlancarkan counter attack tentang opini Farhat bahwa tak mungkin kunci masuk surga ada di kubu penista agama.

Dalam perkataan lain ia bahkan beropini, "Mau masuk surga? Pinta sama Allah, pinta sama Rasulullah, pinta sama Prabowo, pinta sama Sandiaga Uno. Betul? Takbir. Insyaallah masuk surga," 

Dua opini diatas memang sebagai perwujudan keterbukaan dan kebebasan berekspresi. Masalahnya, mengapa harus ajaran agama yang menjadi tumbal politik kepentingan golongan. Mengapa harus doktrin agama yang dijadikan  tameng politik untuk meraih dukungan. Mengapa harus ajaran agama yang dikambing hitamkan untuk menyerang kubu saingan.

Bukankah secara etimoligis Islam mempunyai sifat mendamaikan. Lantas mengapa harus difungsikan sebagai alat pemecah persatuan. Bukankah agama itu untuk mempermudah, bukan malah mempersulit masalah kemanusiaan.

Jika alasannya adalah untuk menyampaikan kebenaran ajaran agama. Mengapa harus diaplikasikan kala menjelang sandiwara politik yang sarat kepentingan. Mengapa harus diselingi dengan pesan politik praktis atas nama keagamaan.

Jadi dapatlah ditarik premis, bahwa yang demikian bukan membuat agama menjadi universal, rahmatan lil alamin dalam sub sub sosial. Sebaliknya justru malah membuat agama lebih spesifik, terkhusus dan berlaku bagi internal kalangan. (Rnm)

Lamongan, 16 Oktober 2018

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.