LIGKUNGAN SOSIAL DI PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hal yang urgent kehadirannya bagi suatu bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan mempunyai peranan yang besar dalam membangun suatu bangsa kearah yang lebih baik. Dalam sistem sosial, pendidikan memiliki peran sebagai fasilitator dalam mengantarkan suatu individu menemukan posisinya di lingkungan sosial, mengingat pengelompokan status sosial, kelas sosial, serta stratifikasi sosial juga dipengaruhi oleh suatu pendidikan yang telah ditempuh oleh seseorang. 

Bagi bangsa Indonesia, Pendidikan merupakan alat untuk merealisasikan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertera dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945, disana dikatakan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan menciptakan ketertiban umum. Dengan demikian satu cara alternatif yang dapat dilakukan pemerintah khususnya, dan umumnya seluruh rakyat Indonesia untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah pengelolaan pendidikan. Pendidikan merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga melalui kualitas SDM yang tinggi, diharapkan mampu menciptakan ketertiban umum dalam bangsa Indonesia sebagaimana disebut dalam pembukaan UUD 1945. 

Paparan diatas memberikan isyarat pada kita semua bahwasahnya pengelolaan pendidikan merupakan hal yang vital bagi suatu bangsa, oleh karenanya sesungguhnya suatu pendidikan bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, melainkan menjadi tanggung jawab segenap warga Indonesia. Dengan demikian nantinya diharapkan akan muncul budaya pendidikan dikalangan warga Negara Indonesia, mengingat pendidikan merupakan suatu hak yang melekat pada seluruh masyarakat Republik Indonesia. segenap warga republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menerima suatu pendidikan, tanpa terkecuali. 

Oleh karena itu, pihak pemerintah pun berusaha semaksimal mungkin mengikutkan serta melibatkan masyarakat dalam sebuah pendidikan, baik itu menyangkut sistem atau pun yang lain. Salah satu bukti yang megafirmasi argument tersebut adalah peraturan Departemen Pendidikan Nasional  (Sekarang: Kementerian Pendidikan dan Budaya) tentang guru dan dosen.

Dalam peraturan peraturan tersebut dikatakan bahwa sebagai sebuah profesi, seorang guru dituntut untuk menguasai empat kompetensi antara lain: Pertama Kompetensi Pedagogig, kompetensi ini mengharuskan seorang guru untuk memiliki kemampuan-kemampuan yang berkenaan dengan metode, strategi, serta pendekatan dalam hal mengelola sebuah pembelajaran. Nantinya diharapkan akan tercipta sebuah pembelajaran yang efektif, efisien, serta berkembang, baik itu berlaku bagi siswa maupun bagi guru sendiri.

Kedua Kompetesi Kepribadian, kompetensi ini wajib hukumnya untuk dikuasai oleh seorang guru, meningat seorang guru sejatinya merupakan sebuah “uswah”, panutan, rujukan, serta suri tauladan yang menjadi contoh bagi para murid-muridnya.

Ketiga Kompetensi Profesional, kompetensi ini mengharuskan seorang guru memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, intelektual, serta sumber daya mereka , sehingga nantinya hal ini akan menjadi sebuah modal bagi seorang guru dalam mengarungi lautan pendidikan.

Dan keempat kompetensi Sosial, kompetensi ini menghruskan seorang guru untuk dapat berinterkaksi dan berkomunikasi secara baik dengan segala hal yang berkenaan dengan lingkungan sosial, seperti dengan murid ketika dikelas, dengan kepala sekolah sebgai seorang pimpinan, atau bahkan dengan warga masyarakat selaku objek utama pendidikan. Kompetensi terakhir inilah yang menjadi sebuah wujud konkret bahwasahnya pendidikan mempunyai kaitan yang erat dengan sebuah sistem sosial masyarakat, mengingat sistem pendidikan dibangun berdasarkan pada kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Sebagai mengupayakan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus dalam hal mengelola sistem pendidikan. diantaranya adalah peraturan Menteri pendidikan nasional nomor 09 tahun 2010 tentang pengadaan program pelatihan profesi guru dalam jabatan. Diberlakukannya PPG merupakan sebuah media sertifikasi yang ditujukan pada para guru, kebijakan tersebut tiada lain bertujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Mengingat dizaman globalisasi ini sangatlah kompleks akan tantangan-tantangan baik yang bersifat inter ataupun ekstern.

Sebagaimana tertera dalam peraturan tersebut pada pasal 1 nomor 1 dikatakan bahwa Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan demikian seorang guru dikatakan benar-benar menjadi guru yang legal jika ia sudah mendapatkan sertifikat kependidikan yang ia dapatkan dari pendidikan profesi guru, jadi lulusan Strata 1  pendidikan tidalah cukup untuk menjadi seorang guru yang dilegalkan Negara. Kebijakan pemerintah tersebut tiada lain bertujuan untuk  meningkatkan keprofesioanalisme guru yang nantinya diharapkan akan mampu membangun pendidikan yang lebih baik.

Pemerintah sebenarnya tidak hanya menitik beratkan pembenahan  pada para guru, pembenahan juga perlu dilakukan pada sektor kepala sekolah sebagai seorang yang memimpin sekolah. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu para kepala sekolah adalah mengelurkan  undang-undang nomor 13 thun 2007 tentang standar kepala sekolah madrasah yang dikeluarkan oleh pihak kementerian pendidikan.

Dalam peraturan yang ditandatangani oleh Bambang Sudibyo selaku ketua kementerian pendidikan pada saat itu, terdapat beberapa hal yang menjadi titik perhatian bagi para kepala sekolah, dimana seorang kepala sekolah juga dituntut harus memiliki kompetensi-kompetensi pokok,sepertihalnya seorang guru. Kompetensi-kompetensi tersebut terdiri atas lima hal. 

Pertama yakni Kompetensi Kepribadian, kompetensi ini diikutsertakan mengingat kepala sekolah merupakan seorang leader yang menjadi uswah dalam suatu lembaga pendidikan. 

Kedua Kompetensi Manajerial, melalui kompetensi ini diharapkan agar seorang Leader di suatu lembaga pendidikan mampu menjadi seorang manager yang mampu mengelola sistem sosial masyarakat. 

Ketiga Kompetensi Kewirausahaan, dengan adanya kompetensi ini diharapkan seorang kepala sekolah melakukan inovasi-inovasi bagi keberlangsungan suatu lembaga pendidikan, sehingga nantinya suatu lembaga tersebut akan mapan baik finansial, akademik, maupun sarana prasarana. 

Keempat Kompetensi Supervisi, adanya kompetensi ini memberikan tambahan tugas  untuk senantiasa memonitoring dan mengevaluasi kinerja para pendidik dilembaga tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan meningkatakan keprofesionalitas para pendidik dalam lembaga tersebut. Kelima Kompetensi Sosial, Kompetensi ini hukumnya wajib untuk  mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan stekholder-stekholder suatu organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.