Digitalisasi Madrasah Diniyah



Tidak bisa ditepis bahwa perkembangan digitalisasi virtual melalui berbagai layanan aplikasi membuat ruang-ruang publik pun perlahan mengkontruksi diri, menyesuaikan peranan media digital sebagai sarana improvisasi akan sebuah layanan yang diberikan. Penggunaan digitalisasi data di era kini bukan hanya menjadi santapan ruang ekonomi atau pun ruang politik mengembangkan sayap propaganda. Bahkan ruang pendidikan pun perlahan mengkontruks diri menyesuaikan perkembangan peradaban virtual dengan salah satu layananya “Digitalisasi Data”. Alhasil pelayanan administrasi pendidikan kini pun mulai diarahkan menuju sistem administrasi jarak jauh, dalam hal ini penggunaan media virtual sebagai basis digitalisasi data yang diperlukan dalam penyempurnaan administrasi pendidikan.

Meskipun kerap kali dipandang beberapa kalangan justru malah semakin “ruwet” atas pelaporan dan pengaripan data, namun sebenarnya tidak bisa dipungkiri pula adanya program layanan administrasi berupa digitalisasi data sebuah layanan lembaga sedikit banyak juga membuat para pelaku pendidikan mulai memperhatikan terhadap sebuah sistem standar administrasi untuk membangun sebuah manajemen pengelolaan lembaga yang professional dan transparan. Meskipun sebenarnya tujuan asli adanya digitalisasi data tiada lain merupakan mandat pihak pemerintah untuk mengawasi perkembangan sebuah lembaga melalui pelaporan digital yang didilakukan, dalam arti lain sebagai feedback sebuah program yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu pula pihak pemerintah akhirnya membuat situs-situs portal kepala dan para guru untuk sebagai “majlis” penegelolaan administrasi dalam digitalisasi data para stakeholder lembaga-lembaga pendidikan formal sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah selaku penanggungjawab utama. Mulai dari layanan padamu negeri, pendis, hingga simpatika dimana pengelolaan utama digitalisasi data tersebut dikelola oleh seorang admin operator yang di SK langsung oleh pihak lembaga sebagai bukti legalisatas tugas yang diberikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pemerintah selaku stakeholder utama.


Setelah sukses menggalakkan digitalisasi data di berbagai lembaga pendidikan formal yang bernaung di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama. Pihak pemerintah kembali membuat gebrakan serupa untuk diterapkan kepada “Madrasah Diniyah (Madin)” sebagai lembaga pendidikan semi formal yang telah tercacat dalam base Kementrian Agama, terutama yang telah mendapatkan BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan). Nah, oleh karena itu pula terhitung mulai 2018 besok pihak pemerintah berencana memberlakukan virtualisasi berbasis digitalsiasi data pada pihak lembaga Madrasah Diniyyah yang resmi berafiliasi dengan kementrerian Agama. Nantinya pihak kementerian Agama mengharuskan pihak lembaga Madrasah Diniyyah terutama yang telah mendapat BOP untuk menegluarkan SK pengangkatan admin operator lembaga guna sebagai penanggungjawab utama dalam layanan administrasi Madrasah Diniyah berbasis virtual. Artinya mulai besok pelaporan EMIS Madrasah Diniyyah tidak lagi mengguanakan format manual melainkan dengan layanan online yang dibuat pihak kementerian Agama. Bagaimana, siapkah menyongsong era baru Madrasah Diniyyah ?


Sumber: 
Pertemuan Kepala Madin Se-Wilker Kec. Sambeng (Keduk, 19/11/17)

---
Rizal Nanda M
Sambeng Lamongan, 19 November 2017

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.