Kilas Balik 2017, Era Istilah Ilmiah Menjadi Berita

Dipungkiri atau tidak bahwa semenjak tahun 2017 memang masyarakat kerap disuguhkan berbagai istilah-istilah baru oleh media massa, tak terkecuali media pertelevisian yang tak patah arang berlomba-lomba menyiarkan pemberitaan terkait sebuah topik yang menjadi pemuncak deretan trending topic. Apalagi sejak awal 2017 datang berbagai media telah disibukkan dengan pergolakan panasnya kasus penistaan Al-Qur’an; Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama vis a vis aliansi umat Islam yang dinahkodai oleh FPI pimpinan Habib Riziq Shihab.

Kasus yang bermula dari pidato ceplas-ceplos Ahok di kepulauan seribu pada 2016 lalu akhirnya menjadi bensin yang semakin mengobarkan pergolakan menjelang Pikada DKI Jakarta 2017 lalu. Sejak saat itu pula pergolakan “politik identitas” semakin tampak ke permukaan. Diawali dengan aksi berjilid-jilid sekelompok umat islam dengan simbol-simbol angka keramat yang dimulai dengan aksi demontrasi besar-besaran bernama “Aksi 212”.

Belum lagi terseretnya tiga ormas besar ke dalam panasnya aksi tersebut. MUI pun harus rela terseret ke dalam konflik pasca munculnya aliansi demontrasi kalangan islam yang menamai diriya GNPF MUI (Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI), meskipun MUI tak mengakui legitimasi organisasi GNPF MUI sebenarnya awalnya MUI juga turut ikut andil atas pergolakan kasus penistaan agama yang menimpa Ahok lewat fatwanya bahwa Ahok memang menghina Al Qur’an.

Disisi lain NU dan Muhammadiyyah sebagai salah satu penggiat budaya moderat juga turut terkena imbas pula, bagi NU melalui keputusan PBNU yang menghimbau untuk tidak ikut carut marut aksi berjilid di Jakarta atas nama Nahdliyyin membuat NU kerap kali di dogma pihak luar sebagai ormas yang tak punya semangat “bela Islam”.

Begitu juga Muhammadiyyah yang terpecah menjadi dua kubu dalam menyamakan persepsi seputar aksi berjilid tersebut. Meskipun sebenarnya PP Muhammadiyyah juga tak mengeluarkan keputusan organisasi secara resmi seputar fenomena sosial tersebut. Dawuh Buya Syafei Ma’aruf selaku Ketua Muhammadiyyah Tahun 2000 menyikapi fenomena kriminalisasi Gubernur Ahok pun semakin membuat riuh pergolakan di Muhammadiyyah, kala itu Buya Syafei mengatakan;

 " Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang menghebohkan itu, dalam fatwa itu jelas dituduhkan bahwa Ahok telah menghina al-Qur'an dan menghina ulama sehingga harus diproses secara hukum, semua berdasarkan Fatwa MUI yang tidak teliti itu, semestinya MUI sebagai lembaga menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab, fatwa atau pandangan agama itu benar, shahih, jelas atau sama seperti apa yang disampaikan ahli agama, jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. 

Perhatikan, apa terdapat penghinaan Al-Qur'an? Hanya otak sakit saja yang kesimpulan begitu, yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya, apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cermat itu? Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil, untuk kepentingan klarfiikasi atas legalitas pendapat keagamaan atau fatwa tentang adanya dugaan kasus penistaan atau penistaan agama yang dilakukan oleh saudara petahana Basuki Purnama."

Alhasil sejak saat itu pula mulai viral di jagat pemberitaan tentang sebuah trending topik “Kriminalisasi”, ntah itu istilah kriminaliasi ‘Ulama atau pun kriminaliasi tokoh masyarakat. Tentu saja fenomena ini sangat berkaitan erat dengan fenomena estafet penuntutan, baik kalangan poltikus atau bahkan para pemimpin ormas keagamaan. Runtutan kasus yang menimpa Habib Riziq Shihab sekalu pentolan FPI atas pelaporan berbagai pihak tentu menjadi sebuah afirmasi tentang fenomena perlombaan penuntutan kala itu. Itu belum termasuk kasus yang menimpa Buni Yani atas tuduhan ujaran kebencian pada Gubernur Basuki Cahya Purnama alias Ahok. Tak khayal kala itu pun jagat pemberitaan kerap dihiasi tagar “Kriminalisasi Ulama” atau “kriminalisasi Agama”.

Kekalahan Basuki Cahya Purnama dalam persidangan pun tak membuat tensi gejolak identitas menurun. Malah semakin memanas pasca Wiranto selaku ketua Kemenkumham memnuat heboh dengan keberaniannya mengeluarkan ketetapan untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap mempunyai ekspektasi berlebih untuk melakukan tindakan “Makar” pada NKRI atas ide khilafah yang tak dibarengi kontribusi pembangunan nasional. Fenomena itu pula yang membuat sekat antara kaum penggiat budaya islam ketat dengan pro negara semakin memanas.

Sontak tagar “Makar” pun mencuat ke permukaan pemberitaan, sehingga para insan awam pun kembali dikenalkan dengan istilah “Makar” yang berartikan sebuah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.  Disisi lain golongan pro HTI pun tetap berspekulasi bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah seakan membawa nuansa kediktatoran akan sebuah asasi kemanusiaan. Isu kriminalisasi ‘Ulama pun kembali mencuat ke permukaan, bahkan isu komunis kembali menyusup pemerintahan pun kembali digaungkan.

Apalagi keberanian Jendral TNI Gatot Nurmanto melegalkan kembali film pemberontakan PKI yang dilarang sejak orde baru runtuh semakin mengafirmasu isu pemberitaan tentang kebangkitan PKI, sebagaimana yang kerap digaungkan Habib Riziq Shihab seperti dalam kasus logo PKI dalam rupia edisi terbaru yang resmi di edarkan pada 20117 kemarin.

Munculnya kubu-kubu di tahun 2017 lalu juga berdampak pada kemunculan sebuah istilah ilmiah baru di jagat pemberitaan. Dalam hal ini istilah “Perskusi” sebagai tindakan main hakim dan fonisisasi sendiri pun di boomingkan di jagat pemberitaan. Mulai dari fenomena arogansi pembakaran pencuri speker yang terjadi di bekasi, fenomena nepotisme golongan yang tak mau mensholati seorang jenazah, hingga kerapnya riuhnya fenomena penolakan pengajian yang diisi para mubaligh dari penggiat islam ketat, yang akhirnya memunculkan berbagai respon pro-kontra atas tindakan tersebut.

Panasnya pergolakan fenomena sosial yang terjadi di tahun 2017 tentulah semakin mencuatkan kembaali istilah “Hoax” yang hampir ditemui tiap hari di jagat pemberitaan, ntah berbentuk isu-isu bohong atau bersifat ujaran kebencian alias provokasi. Dibongkarnya jaringan “Saracen” sebagai salah satu lapak online perdagangan isu-isu sosial terkini bersifat provokasi semakin menjadi bukti bahwa berita hoax yang kerap disebar tiap hari, bukan sekedar sebuah eksistensi untuk unjuk gigi terkait pembenaran sebuah gagasan yang diyakini. Melainkan sudah bermetamorfosis menjadi sebuah peluang bisnis busuk yang mencoba memanfaatkan gonjang ganjing di jagat negeri pertiwi.