Politik Identitas Jaman Old dan Now


Old dan Now

Pasca keruntuhan tembok besar Orde Baru yang digalang Bung Harto di tahun 1998, dengan keberlanjutan era reformasi dengan keterbukaan yang begitu luar biasa, bergeliat dengan nuansa demokrasi yang membuka ruang seluwes-luwesnya melalui “sihir” hak asasi manusia. Pasca itu pula berbagai lapisan masyarakat dari berbagai sumber pun berlomba-lomba menunjukkan taji eksistensinya guna menguasai retorika dialeka nusantara. Terakhir bukti nyata hal tersebut tampak melekat pada berbagai rangkaian aksi berjilid di Jakarta yang diawali dengan gerakan 212 di tahun 2016 lalu.

Di era “Old” dulu PKI sebagai salah satu fantastic Four partai legendaris harus rela terdegradasi dalam panasnya pergolakan di bumi Nusantara. Dengan pewacanaan bahwa PKI merupakan partai poros pemerintahan yang mempunyai misi khusus untuk menguasai NKRI, lalu menjadikan NKRI sebagai negara komunis yang katanya nihil terhadap ajaran-araran ketuhanan. Alhasil sampai era milinium dua ribu kini dogma PKI sebagai partai pemberontak tetap lestari di telinga beberapa pengiat wacana lawas. Berbincang tentang PKI selalu di analogikan dengan tujuan membentuk negara komunis yang menggantikan Pancasila sebagai falsafah utama NKRI.

Di era “Now” muncul kasus serupa PKI, kali ini beberapa ormas Islam Indonesia yang berprinsif “ketat” kerap kali harus menerima dogma negatif sebagai kalangan islam radikal. Meskipun sebenarnya pemahaman radikal mulai dari pemahaman gramatikal etimologi sangatlah dinamis antar pendapat tiap kalangan. Sepaham dengan opini Buya Syafi’i bahwa sebenarnya istilah  radikal tidaklah bisa disamakan dengan tindakan anarki kekerasan, hanya saja radikal yang berlebihan tanpa kontrol yang kuat berpotensi menimbukan sel tindak kekerasa atas fanatic berlebihan.

Nah, kasus 212 yang dinahkodai dua ormas islam FPI dan HTI kerap kali digaungkan sebuah propaganda “NKRI Bersyari’ah” atau “sistem Khilafah” yang kerap kali disebut mereka sebagai satu-satunya solusi mengatasi berbagai ketimpangan di NKRI, yang menurut mereka gegara penerapan sistem sekuler dan liberal yang bermuara dengan bangsa barat sebagai bangsa “Kafir”. Alhasil tindakan beberapa ormas tersebut kerap kali memunculkan dua kutub berlawanan; pro vs kontra. 

Tak jarang pula ormas-ormas sebagaimana diatas harus menerima dogma serupa dengan yang dialami PKI, sebagai kelompok oposisi pemerintah yang berusaha menguasai NKRI demi terciptanya negara (bersistem) khilafah. Pembubaran legalisasi HTI atas ide Wiranto selaku kepala MENKOPOLHUKAM menjadi sebuah penegas bahwa konflik atas HTI tentulah ada kaitannya dengan gerakan HTI atas kerapnya melakukan propaganda bergenre mennetang segala produk pemerintah RI yang kerap dikaitkan dengan pelencengan dari ajaran Islam.

Dengan demikian dapat disimpulkan dialek lepas bahwa baik era “Old” atau era “Now” di Indonesia mempunyai sebuah kesamaan. Dalam artian pergolakan nuansa perpolitikan parpol atau parpol yang berafiliasi terhadap sebuah ormas sangatlah kompetitif panas. Hingga kerap kali menimbulkan anggapan sebuah dogma yang melawan NKRI melalui sebuah propaganda sebuah kelompok, baik Negara Komunis di era lama yang harus diterima PKI sebagai kelompok makar atau negara (sistem) khilafah di era baru yang beberapa kalangan NKRI sentris menganggap berpotensi menimbulkan makar atas kefanatikan berlebihan tanpa didasari semngat kebinekaan Indonesia.

Meskipun nyatanya Hizbut Tahrir sebagai garda utama penebar gagsan “Khilafah”  bukanlah sebuah partai politik melainkan jika dilihat sepintas justru kelihatan secmacam organisasi masyarakat yang bergenre “dakwah”. Hal ini lumrah karena memang awal gerakan ini muncul dari sebuah proses panjang “Gerakan Tarbiyyah” yang sempat booming di berbagai lingkungan kampus.

Akan tetapi realitanya lambat laun pasca terbentuk sebuah wadah organisasi Hizbut Tahrir Indonesia sebagai kendaraan dalam berproses, gerakan dakwah yang dilakukan memang cenderung bergenre “kritik” terhadap segala produk dan sistem kerja stekholder Republik Indonesia. Dari berbagai kritik yang dilontarkan hampir mayoritas solusi alternatif solusi yang ditampilkan hanyalah sebuah tarikan pada hubungan kausalitas dengan pewacanaan sistem Islam kaffah sebagai solusi tunggal dari berbagai kritik tajam atas permasalahan pada  negara. Tanpa mencoba menyerta beberpa solusi altrernatif lain yang rasional untuk mengatasi berbagai ketimpangan permaslahan yang melanda negara.

Dengan kata lain berdasar pada budaya organisasi setempat sudah terlihat sangat jelas bahwa Hizbut Tahrir memang sebenarnya merupakan sebuah gerakan politik. Hanya saja wajah yang ditampikan bukan bersifat rill sebuah partai politik penyokong negara. Ini belum membahas tentang krolologis trek record Hizbut Hahrir sejak diprakarsasi oleh Taqiyyudin An Nahbani tentulah jika penisbatan pada historitas organisasi setempat diikutkan maka sudah pasti akan semakin terlihat jelas spesifikasi organisasi berama Hizbut Tahrir yang memang sangat kental akan nuansa politik.

Politik Identitas

Bukankah nilai Islam juga menyeluruh segala aspek kehidupan termasuk politik pula ?, pertanyaaan inilah yang kerap kali menjadi “jurus andalan” penggiat literasi ketat seperti yang kerap digaungkan oleh para pihak yang berparadigma islam “ketat” semacam; HTI, MMI, atau pula FPI sekali pun. Bahkan Majlis ‘Ulama Indonesa (MUI) pun kerap kali ikut tersetrum arus doktrin para kelompok penggiat Islam bergenre ketat. Munculya berbagai fatwa yang serba ketat seperti pemaknaan Pluralisme sebagai ajaran melenceng menjadi salah satu sudut pandang pribadi berasusmsi bahwa MUI memang telah terinfeksi doktrin Islam bergenre ketat. 

Kembali ke perbincangan awal bahwa memang benar bahwa politik memang bagian dari ajaran Islam pula. Meskipun secara spesifik istilah politik di era “Now” kerap dikaitkan dengan sudut pandang ilmu pemerintahan. Fitrahnya politik sendiri merupakan sebuah hukum alam manusia untuk dapat bertahan diri dan mengembangkan eksistensi kehidupan ke arah yang dinamis di segala sub-sub kehidupan termasuk ruang agama Islam sendiri.

Bapak koperasi Moh. Hatta sebagaimana dikutip pakar kebangsaan Yudi Latif dalam bukunya “Demokrasi tanpa Demos”  pernah berpendapat bahwa demokrasi politik bukan hanya demokrasi dengan batasan Pemilu. Begitu pula dengan demokrasi ekonomi yang hanya membahas tentang kedaulatan ekonomi. Demokrasi politik tidak hanya dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Dalam demokrasi politik harus pula ada demokrasi ekonomi untuk membuat manusia lebih merdeka dalam persamaan dan persaudaraan.

Nah, mengacu pada opini Mohammad Hatta diatas dapatlah ditarik simpulan bahwa sebenarnya tujuan politik sendiri bukan hanya sekedar seni bertahan hidup, seni menguasai, seni mengeksploitasi. Akan tetapi inti dari politik sendiri merupakan sarana untuk menciptaakan tatanan kemanusiaan yang lebih universal. Bukan malah menimbukan sekat-sekat atau pun goncangan-goncangan yang dapat memicu rusaknya tatanan universalitas nilai kemanusiaan.

Meskipun demikian penciptaan politik semacam itu dipungkiri atau tidak sangat sulit untuk diwujudkan, mengingat sebuah gerakan politik kerap kali dipengahuri atas kepentingan sebuah sekte kelompok-kelompok. Sebagaimana istilah “Politik Identitas” yang kerap disinggung oleh cendikiawan sekaligus ketum Muhammadiyyah ke-13 Buya Syafei Ma’arif dalam berbagai naskah tulisannya.

Komunis dan Pan-Islamis

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau bahkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sendiri merupakan dua badan yang juga sarat akan sebuah politik identitas untuk menonjolkan diri akan eksistesi yang diyakininya. Mengapa saya mencantumkan PKI bersama HTI, meskipun sebenarnya dua badan tersebut sangat berbeda; PKI merupakan sebuah partai formil sedang HTI meruapakan perkumpulan bergenre politik (Baca: Politik kenegaraan).

Penyataan pribadi disini bukan berkaitan dengan dua organisasi tersebut yang secara resmi dilarang aktivitasnya di Indonesia. Akan tetapi jika direnungi lebih dalam dua organisasi tersebut mulai dari kronologis kemunculannya hingga terdegradasi dalam kancah “liga peradaban” Indonesia tentulah akan didapat sebuah benang merah dari berbagai sepak terjang yang telah dilalui.

PKI dan HTI sebenarnya merupakan sebuah  produk dari organisasi “impor”, artinya gerakan yang diusung berkaitan erat dengan sebuah sebuah doktrinisasi ideologis dari “sang induk” di negara luar. Hampir semua orang tentu tahu tentang pergolakan perang ideologi dua blok besar sejak pemisahan Semenanjung Korea, dalam hal ini komunisme (Soviet) vis a vis Liberalis (AS).

Sejak saat itu pula perang doktrin antar ideologis kerap di tuangkan di berbagai negara termasuk Indonesia, yang mana sejak tahun 1914 sudah berdiri sebuah partai bergenre “buruh” dengan ideologi komunis bernama PKI (Partai Komunis Indonesia). Disi lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terlahir dari sang induk Hizbut Tahrir buatan Taqiyyudin An Nahbani di tahun 1953 yang beridelogi Pan-Islamis bergenre Nasionalitas lintas batas untuk penyatuan negara-negara Islam (Kerap disinggung dengan: Khilafah).

Dengan demikian tidaklah heran jika memang gerakan yang diakukan kedua organisasi tersebut sarat bernuansa “politik identitas”. Dikarenakan kedua organisasi tersebut memang sejak lahir telah melekat sebuah dogma identitas, PKI dengan komunisnya sedang HTI dengan penafsiran ajaran islam dengan simpulan Pan-Islamisya. Apalagi objek setempat tergolong menarik untuk dijadikan “pengabdi organisasi”, PKI yang menjunjung falsafah “kepemelikan bersama” tentu menjadi daya tarik para buruh yang memang saat itu menjadi kalangan kasta bawah. 

Disisi lain Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meskipun tak membawa “embel-embel” Islam organisasi ini kerap menonjolkan identitas ke-Islamannya ditengah keberagaman. Tentulah hal ini juga sedikit banyak juga akan menjadi daya tarik sebagian kalangan muslim untuk merelakan diri menjadi “pengabdi organisasi”. Isu penindasan dan ketidak adilan dari para rezim sebagaimana telah praktikan pula oleh PKI pun ikut diangkat sebagai sebuah strategi penggalangan dukungan sekaligus untuk semakin memupuk sebuah identitas yang telah menjadi budaya organisasi.

Pembubaran HTI oleh pemerintah pada akhir tahun 2017 lalu menjadi sebuah lanjutan cerita dari pembubaran PKI 1966 kala oleh Presiden Soeharto. Pribadi meyakini bahwa pembubaran tersebut murni pergolakan sebuah politik identitas yang kembali mencuat kepermukaan keindonesiaan. Bukan semata-mata anggapan anti terhadap Islam yang kerap digaungkan oleh simpatisan pro HTI.

Asumsi pribadi bukan berdasar pada realita pribadi terlahir di lingkungan keluarga Nahdlatul ‘Ulama yang sarat budaya moderat. Toh nyatanya pihak Muhammadiyyah yang kerap dianggap sebagai rival dakwah Nahdlatul ‘Ulama juga sepakat terhadap pembubaran organisasi tersebut. Hanya saja memang geliat kritik HTI kerap melebihi batasan, kerap kali mereka “gagal faham” terhadap sekat-sekat perbedaan mana pemerintahan, mana negara, mana negeri, atau bahkan mana bangsa sendiri. 



Rizal Nanda M
(Ditulis November 2017, disempurnakan 02 Januari 2018)

Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.