Benar - salah Gerakan #2019GantiPresiden




Berbincang tentang gerakan #2019GantiPresiden yang kembali viral dalam perbincangan tentu tak akan habis untuk dikupas kontroversialnya. Sulit bersikap bijak dalam menyikapi gerakan yang bermula muncul dari PKS tersebut. Apalagi memfonis benar atau salah dari adanya Gerakan #2019GantiPresiden.

Wajarlah menjelang sayembara politik skala nasional nuansa perpolitikan Indonesia disuguhkan dengan tensi panas persaingan dua pasang capres. Sehingga segala perbincangan apapun yang bersinggungan dengan pemerintah (Eksekutif) akan disangkut dengan isu isu strategi politik.

Dua arah: Antara Ham dan Politikisasi

Kabar penolakan gerakan #2019GantiPresiden diberbagai daerah, dengan santer kabar penolakan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman di Riau. Tentulah ini menjadi klimaks perbincangan #2019GantiPresiden. Berbagai argumentasi pro kontra dari berbagai kalangan pun membanjiri media sosial.

Dua arus perbincangan pun mudah tertebak. Kubu oposisi yang selama ini kontra pemerintah semacam Fadli Zon, Fahri Hamzah, hingga Rizal Ramli, pun mengecam tindakan penolakan berujung persekusi pada tokoh pengusung gerakan #2019GantiPresiden.

Tak perlulah dipreteli ciutan  tokoh kontra pemerintah diatas. Yang pasti poin kesamaan kaum oposisi pemerintah seperti diatas berpendapat bahwa penolakan gerakan #2019GantiPresiden merupakan tindakan anti demokrasi dengan kebebasan berekspresi.

Sama halnya dengan argumentasi kubu pembela pemerintah semacam Zuhairi Misrawi, tentu juga berargumentasi sebaliknya. Dikatakan dalam ciutannya bahwa tindakan gerakan #2019GantiPresiden bukan soal kebebasan, tapi soal penegakan pilpres.

Dengan demikian rasanya sangatlah sukar mendapat titik tengah dari pergolakan argumentasi yang memang satu sama lain saling meninggikan egositas pribadi. Baik berlaku bagi kubu pengusung gerakan #2019GantiPresiden, bagi yang kontras, atau bahkan yang membuat tandingan #2019TetapJokowi.

Mengapa disini penulis sebut redaksi satu sama lain saling meninggikan egositas pribadi. Jelas karena keduanya lebih memilih untuk berdebat tentang gerakan #2019GantiPresiden. Keduanya lebih memilih gaduh dan ribut daripada mementingkan kepentingan umum, dalam hal ini terciptanya keamanan wacana dari isu isu politik yang sarat mengkotak kotak semangat Ke-indonesiaan.

Memang tak ada salahnya menyampaikan aspirasi, termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Toh kebebasan berekspresi tertuang dalam konstitusi. Selagi tak membawa propoganda memecah belah, lalu tetap menjunjung tinggi  "akhlaq beraspirasi" maka "no problem".

Disisi lain bagi pihak penolak gerakan #2019GantiPresiden juga tak sepatutnya disalahkan. Ada sisi benarnya juga argumentasi tentang kekhawatiran gerakan #2019GantiPresiden yang dikhawatirkan semakin memperkeruh perdebatan menjelang pilpres. Seperti anggapan mantan ketua MK Jimly Asshiddiqie yang menciut gerakan #2019GantiPresiden menebar kebencian.

Bukankah gerakan #2019GantiPresiden itu hanya sekedar gerakan tentang penyampaian aspirasi di era demokrasi. ?

Pertanyaan ini sebenarnya tak asing, sudah memviral di jagat maya oleh kelompok pro gerakan tersebut. Dilihat dari sudut pandang penamaan saja, sangat terlihat jelas gerakan #2019GantiPresiden sangat kental nuansa politik praktisnya.

Namanya saja "Ganti presiden" sudah tentu ini gerakan ini sangat kental nuansa ketidak percayaan alias beroposisi dengan pemerintah. Ruang lingkup ajakan "Ganti Presiden" yang merupakan cakupan rana politik menjadi afirmasi penulis mengeluarkan premis, bahwa gerakan tersebut bukan lagi aspirasi sosial melainkan gerakan politik.

Jika sebuah gerakan kampanye demonstrasi dibaca sebagai wujud aspirasi perbaikan atau penampung gagasan. Tentu terdapat  sebuah poin  masukan atau kritikan yang disasarkan pada pihak tertentu, sebagai masukan perbaikan kekurangan.

Namun ini lain dengan gerakan #2019GantiPresiden, dimana tujuan gerakan bukan lagi untuk menyampaikan aspirasi pada pemerintah atau mengutarakan perasaan terdalam. Justru sasaran gerakan terkesan terlihat hanya untuk  menebar propoganda mengganyang pemerintah, meski tetap menyebut penggantian melalui prinsip  konstitusional.

Nah, disinilah yang mungkin menjadi dilema pihak pihak tertentu yang tentang efek dari gerakan #2019GantiPresiden. Apalagi sekarang memang belum masuk tahap kampanye resmi dari kedua pasang capres cawapres. Sehingga dikhawatirkan gerakan tersebut berpotensi menjadi bumbu pergolakan sosial, dilihat dari pesan tersirat gerakan yang dianggap mencuri start kampanye presiden.

Kemudian lantas apa artinya #2019GantiPresiden dengan menebar kebencian. ?, Seperti anggapan Jimly Asshiddiqie misalnya.

Gerakan semacam ini lumrah munculkan gesekan sosial yang endingnya adalah "gontot gontotan" perbedaan arah pandangan seperti yang terjadi di berbagai daerah. Itu belum busuknya argumentasi liar media sosial dari para suporter liar yang kerap menjadi bara pengadu. Imbasnya tentu kerekatan ukhuwah ke-indonesiaan yang harus menjadi korban perbedaan pandangan identitas beserta kegaduhan ocehan.

Terkait kebebasan berdemonstrasi sebagai Hak asasi sekaligus perwujudan  demokrasi. Poin menarik disampaikan oleh Politisi PDIP Hasto Kristiyanto bahwa demokrasi  mempunyai aturan main.

Ini sebenarnya menguatkan pandangan penggiat HAM Asfinawati yang mengutip dari Konvenan internasional hak hak asasi dan Politik. Dikatakan olehnya melalui naskah memorial cendekiawan Muslim NCM, bahwa siapapun berhak menulis dan menyebabkan paham (pandangan) yang diyakininya, selama tidak merusak nama baik orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral.

Kaitannya dengan gerakan #2019GantiPresiden ditarik satu garis bahwa tak ada larangan penghalang berdemonstrasi menebar gagasan #2019GantiPresiden sebagai ekspresi. Dengan catatan gerakan tersebut memang sadar aturan main, lalu bukan didasari hal hal yang melengkung dari batasan asasi seperti yang disampaikan Asmawati.

Tapi sekali lagi disinilah dilema penyikapan gerakan #2019GantiPresiden. Meski para penggede gerakan #2019GantiPresiden seringkali bertabayyun tentang maksud gerakan yang hanya sebagai perwujudan kebebasan berekspresi. Tapi tampaknya nasi sudah menjadi bubur, artinya gerakan tersebut memang terlanjur sudah dicap sebagai produk politik.

Jadi mau tidak mau adanya gerakan #2019GantiPresiden harus menanggung efek samping dari feedback dari dogma politik.  Termasuk munculnya kesemrawutan dari perdebatan baik buruk gerakan #2019GantiPresiden.

Ini sebenarnya masalah simpel yang terjadi menjelang sayembara politik nasional, namun realitanya dibesar-besarkan. Terutama oleh para eksekutor politik itu sendiri. Justru para player politik sendiri yang kerap kali memberi bumbu politik pada berbagai realitas yang punya benang merah dengan pihak pemerintah eksekutif atau legislatif yang sangat tak akur.

Rasanya bosan melihat kelakuan para politikus yang tak henti hentinya menyerang lawan politik. Dengan mengorbankan sebuah kedamaian publik melalui teknik mengkotak kotak.

Yang terpenting disini sebenarnya hanyalah kedewasaan dari pelaku politik praktis untuk mendahulukan kemaslahatan publik daripada mendahulukan ego politik yang dianggap paling maslahat.

Bukankah dalam kaidah Ushul fiqh ke tiga puluh tiga dikatakan,

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ اْلأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ اْلأَخَفُّ مِنْهَا

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan, bagaimana.



Lamongan, 27 Agustus 2017.


Tidak ada komentar

Terima kasih atas masukan anda.